Sertifikasi Halal UMK Masih Dianggap Rumit, Begini Cara Mempersiapkannya

freepik

HALAL CORRIDOR – Mengurus sertifikat halal memang masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Mulai dari mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), menyiapkan dokumen, hingga memahami proses pendaftaran, semuanya bisa terasa membingungkan, terutama bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan layanan digital.

Persoalan ini turut disoroti DPR dalam sidang perkara Nomor 354/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi, Senin (16/11/2026). Dilansir dari laman Kompas, Rabu, (18/11) DPR menilai proses sertifikasi halal masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari prosedur yang panjang, keterbatasan pendamping, hingga belum optimalnya aplikasi SiHalal.

Selain itu, tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman yang cukup untuk mengurus persyaratan secara mandiri. Keterbatasan bahan baku yang memenuhi ketentuan halal dan anggaran program sertifikasi halal gratis juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Meski begitu, bukan berarti mengurus sertifikat halal harus selalu sulit. Bagi UMK yang memenuhi kriteria, tersedia jalur self-declare melalui program SEHATI yang dapat diajukan secara gratis sesuai kuota dan ketentuan yang berlaku, dan ada juga self-declare mandiri dengan biaya yang sangat ekonomis.

Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan agar prosesnya lebih mudah?

Baca Artikel Menarik Lainnya: Ombudsman Temukan 49,1% Produk Ritel Belum Sesuai Ketentuan Halal, UMKM Bisa Ambil Peluang!

Sebelum Daftar, Siapkan Beberapa Hal Ini

Bagi pelaku UMK yang ingin mengajukan sertifikasi halal melalui jalur self-declare SEHATI maupun Mandiri, ada beberapa persyaratan yang sebaiknya disiapkan sejak awal.

Pertama, pelaku usaha perlu memiliki NIB yang bisa dibuat secara mandiri melalui sistem OSS. Perlu diingat, untuk skema self-declare produk yang bisa didaftarkan sertifikasi halal maksimal hanya 10.

Bahan yang digunakan juga perlu diperiksa. Pastikan bahan memenuhi kriteria bahan untuk jalur self-declare, yaitu bahan yang tidak memiliki titik kritis seperti daging ayam atau sapi.

Kalaupun ada menu berbahan dasar ayam atau sapi, bisa dipastikan terlebih dahulu bahwa kedua bahan tersebut dibeli dari RPU/RPH yang sudah bersertifikat halal.

Jangan lupa menyiapkan dokumentasi berupa foto produk, daftar bahan yang digunakan, serta proses pembuatan dari awal hingga produk siap dijual.

Jika semua persiapan sudah lengkap, pendaftaran dapat dilakukan melalui portal SiHalal dengan mengikuti tahapan yang tersedia.

Meski terlihat cukup sederhana, memang persyaratan tersebut belum tentu mudah dipenuhi oleh semua pelaku usaha. Ada yang belum memahami cara membuat NIB, kesulitan menggunakan sistem digital, atau bahkan belum tahu bagaimana memastikan bahan baku yang digunakan sudah memenuhi ketentuan halal.

Karena itu, pendampingan menjadi penting agar pelaku UMK tidak berhenti hanya karena bingung memulai dari mana untuk itu Halal Corridor hadir guna membantu pelaku usaha mempersiapkan sertifikasi halal, baik melalui jalur reguler maupun self-declare sesuai kriteria yang berlaku.

Bukan hanya membantu proses sertifikasi, Halal Corridor juga menyediakan pelatihan gratis bagi UMK yang membutuhkan bantuan membuat NIB atau menyusun dokumen persyaratan. Bahkan, panduan membuat NIB secara mandiri sudah tersedia di kanal YouTube Halal Corridor dan bisa ditonton secara gratis.

Dengan begitu, pelaku usaha bisa memilih jalur sertifikasi sesuai kebutuhan dan kondisinya. Tidak perlu bingung menghadapi semua proses sendirian, karena ada pendampingan yang bisa membantu mempersiapkan dokumen hingga pengajuan sertifikasi halal.

Sebab, mengurus sertifikat halal bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tetapi juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. (AL)

Categories:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *