HALAL CORRIDOR – Menjelang penerapan kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026, banyak masyarakat mulai mempertanyakan status halal obat yang selama ini mereka konsumsi. Tidak sedikit pula yang mengira seluruh obat di Indonesia nantinya harus memiliki sertifikat halal.

Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Regulasi mengenai sertifikasi halal di sektor farmasi memiliki mekanisme dan tahapan tersendiri. Pemerintah menerapkan kewajiban ini secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan industri, ketersediaan bahan baku, hingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tidak Semua Obat Langsung Wajib Bersertifikat Halal

Baca Artikel Menarik Lainnya: Viral! Croissant Berambut Bisa Dapat Sertifikat Halal?

Kewajiban sertifikasi halal memang akan mencakup sebagian produk farmasi, tetapi penerapannya tidak dilakukan sekaligus untuk seluruh jenis obat.

Hal ini karena karakteristik industri farmasi jauh lebih kompleks dibandingkan sektor pangan. Banyak obat masih menggunakan bahan baku impor, termasuk bahan tambahan (excipients) yang berasal dari berbagai negara sehingga proses penelusuran status halalnya membutuhkan waktu dan verifikasi yang lebih mendalam.

Selain itu, terdapat obat-obatan tertentu yang diproduksi untuk kondisi medis khusus sehingga ketersediaan alternatif halal masih menjadi tantangan di beberapa kategori.

Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir apabila masih menemukan produk obat yang belum mencantumkan sertifikat halal selama masa transisi implementasi kebijakan.

Sertifikasi Halal di Apotek Bukan Berarti Semua Obat Bersertifikat Halal

Hal lain yang masih sering disalahpahami adalah mengenai apotek bersertifikat halal.

Banyak orang mengira seluruh obat yang dijual di apotek tersebut otomatis telah bersertifikat halal. Padahal, sertifikasi halal pada apotek lebih menitikberatkan pada sistem pelayanan dan pengelolaan produk, bukan pada setiap obat yang dijual.

Artinya, apotek harus mampu menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk memastikan produk halal tetap terjaga selama proses penyimpanan, penanganan, hingga penyerahan kepada konsumen.

Sebagai contoh, produk yang telah bersertifikat halal perlu dipisahkan dari produk yang status kehalalannya belum diketahui agar tidak terjadi kontaminasi silang. Apabila ruang penyimpanan terbatas, perlindungan dapat dilakukan dengan memastikan kemasan produk halal tetap utuh dan tertutup rapat.

Bagaimana dengan Obat Racikan?

Layanan peracikan obat, seperti puyer, juga memiliki ketentuan yang berbeda.

Obat racikan tidak dapat diberikan logo halal karena komposisinya berubah sesuai resep setiap pasien. Sertifikasi halal yang dimiliki apotek hanya mencakup sistem pelayanan, bukan hasil racikan yang dibuat secara individual.

Meski demikian, fasilitas peracikan tetap harus memperhatikan kebersihan dan pengendalian kontaminasi. Peralatan, bahan baku, hingga proses pencucian perlu dikelola secara tepat, terutama apabila terdapat kemungkinan penggunaan bahan yang berasal dari unsur nonhalal.

Jika Belum Ada Obat Halal, Apakah Boleh Digunakan?

Pertanyaan ini juga sering muncul di masyarakat.

Dalam kondisi tertentu, penggunaan obat yang belum memiliki status halal dapat diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan syariat, misalnya ketika belum tersedia alternatif halal yang memiliki fungsi setara dan penggunaannya diperlukan untuk menjaga kesehatan atau keselamatan pasien.

Selain itu, produk tersebut juga harus telah memperoleh izin edar serta dinyatakan aman oleh otoritas yang berwenang, seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan.

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek kehalalan, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan manusia dalam kondisi tertentu.

Wajib Halal 2026 Jadi Momentum Industri Farmasi

Penerapan kebijakan wajib halal pada 2026 menjadi peluang besar bagi industri farmasi nasional untuk memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Perusahaan farmasi mulai didorong menggunakan bahan baku yang memiliki ketertelusuran halal, memilih bahan tambahan yang jelas asal-usulnya, serta memperkuat sistem produksi agar memenuhi standar halal yang ditetapkan pemerintah.

Langkah tersebut tidak hanya penting untuk memenuhi regulasi di Indonesia, tetapi juga membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan permintaan produk halal yang terus meningkat.

Bagi pelaku usaha di sektor farmasi, kosmetik, maupun produk kesehatan yang termasuk dalam kategori wajib halal, persiapan sejak dini menjadi langkah yang tepat. Dengan memahami persyaratan dan melengkapi dokumen lebih awal, proses sertifikasi dapat berjalan lebih efektif ketika kewajiban halal mulai diberlakukan.

Halal Corridor siap mendampingi proses sertifikasi halal reguler, mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga pengajuan sertifikasi sesuai ketentuan BPJPH. Dengan persiapan yang matang, pelaku usaha dapat memenuhi regulasi sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar halal. (AL)