HALAL CORRIDOR – Isu kehalalan vaksin menjadi perhatian serius pemerintah, terutama setelah data menunjukkan bahwa Aceh menjadi wilayah dengan tingkat penerimaan vaksin terendah di Indonesia selama masa pandemi.

Fakta ini diungkap langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam keynote speech pada sesi pembuka panel kedua Kumparan Halal Forum 2025.

Menurut Dante, penolakan terhadap vaksin di beberapa daerah, seperti Aceh, bukan sekadar persoalan akses atau edukasi, tetapi juga didorong oleh keraguan masyarakat terhadap status kehalalan vaksin yang disediakan pemerintah.

“Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim Indonesia sangat peduli terhadap aspek halal, bahkan dalam layanan kesehatan sekalipun,” jelasnya.

Baca Artikel Menarik Lainnya: Tantangan dan Masa Depan Industri Halal Indonesia

Pandemi menjadi momentum penting untuk menyadari bahwa halal bukan hanya urusan makanan, tetapi juga menyangkut produk kesehatan, termasuk obat-obatan dan vaksin.

Kekhawatiran masyarakat terhadap kandungan yang digunakan dalam produk farmasi mendorong pemerintah untuk bertindak lebih serius dalam memastikan jaminan kehalalan.

Melihat fakta tersebut, Kementerian Kesehatan kini secara aktif mendorong industri farmasi agar mengutamakan aspek halal, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk.

Vaksin, yang selama ini menjadi isu sensitif, perlu mendapat perhatian khusus agar tidak menimbulkan penolakan luas di masyarakat.

“Farmasi halal harus jadi arus utama, bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tapi demi membangun kepercayaan publik,” ujar Dante.

Baca Artikel Menarik Lainnya: Tips Cerdas Konsumen Muslim Memilih Produk Halal

Ia menambahkan, tantangan dalam sertifikasi halal untuk farmasi memang tidak mudah, namun sangat penting untuk masa depan layanan kesehatan yang inklusif dan diterima seluruh lapisan masyarakat.

Wamenkes juga menyoroti bahwa sertifikasi halal di bidang farmasi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak cukup hanya dengan label di kemasan.

Pemeriksaan harus mencakup proses produksi dan pengawasan ketat pasca-sertifikasi, agar tidak terjadi manipulasi bahan seperti kasus produk makanan yang mengubah komposisi setelah mendapat sertifikasi.

Kehalalan vaksin bukan sekadar label, tapi soal kepercayaan masyarakat. Data penerimaan vaksin yang rendah di Aceh adalah cermin bahwa halal telah menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menerima layanan kesehatan.

Karena itu, industri farmasi di Indonesia harus lebih proaktif dalam menerapkan dan memastikan jaminan kehalalan produknya.

Langkah ini tidak hanya untuk memenuhi regulasi, tapi juga demi keberhasilan program-program kesehatan nasional. Dengan halal sebagai standar dan bukan sekadar tambahan, barulah kita bisa membangun ekosistem kesehatan yang benar-benar inklusif dan terpercaya.(AL)